Terbaru

Tautan ramah

Fahira Idris Paparkan 7 Dampak Besar Putusan MK bagi Demokrasi Lokal

2024-08-24     HaiPress

KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris mengatakan bahwa ada tujuh dampak besar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah bagi demokrasi lokal.

Pertama,diversifikasi kepemimpinan lokal. Menurutnya,ambang batas pencalonan yang lebih rendah akan semakin mengundang banyak calon dari berbagai latar belakang.

“Ini memungkinkan terjadinya diversifikasi kepemimpinan lokal,di mana lebih banyak calon dengan perspektif dan pengalaman berbeda dapat berkompetisi,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com,Sabtu (24/8/2024).

Diversifikasi tersebut,lanjut dia,berpotensi menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan beragam kelompok masyarakat.

Baca juga: Mengenal Silent Majority,Kelompok Masyarakat yang Dianggap Jadi Penentu Pemilu

Fahira menyebutkan dampak kedua adalah peningkatan kualitas pemimpin daerah.

Ia menilai,penurunan ambang batas akan memperbesar peluang bagi lebih banyak kandidat untuk bertanding dalam pemilihan kepala daerah.

“Dengan lebih banyak calon yang bersaing,masing-masing kandidat akan terdorong untuk memperjelas dan memperbaiki visi,misi,serta program kerja mereka,” imbuhnya.

Hal tersebut,lanjut Fahira,diharapkan akan meningkatkan kualitas pemimpin daerah yang terpilih,karena pemilih memiliki lebih banyak pilihan untuk memilih calon yang benar-benar kompeten dan memiliki solusi konkret untuk masalah daerah.

Baca juga: KPU RI Minta KPU Daerah Pedomani Putusan MK

Dampak dari putusan MK yang ketiga,yaitu pemberdayaan partai politik kecil dan calon independen.

“Dengan penurunan ambang batas,partai kecil dan calon independen memiliki peluang lebih besar untuk bersaing. Ini dapat mengurangi dominasi partai besar dan mendorong keberagaman dalam proses demokrasi,memperkaya kompetisi politik dengan lebih banyak perspektif,” jelas Fahira.

Lebih lanjut,ia mengatakan bahwa dampak keempat dari putusan MK adalah peningkatan partisipasi politik.

Dengan lebih banyak calon yang berkompetisi,menurutnya,masyarakat lokal akan merasa lebih terlibat dalam proses pemilihan.

Baca juga: Makna Pemilihan Baju Adat Ujung Betawi oleh Jokowi,Ucapan Terima Kasih untuk Jakarta

“Rakyat akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi karena mereka merasa suara mereka memiliki dampak yang signifikan dalam menentukan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka,” imbuh Fahira.

Partisipasi politik yang lebih tinggi,merupakan indikator penting dari demokrasi yang sehat dan dinamis

Selain peningkatan partisipasi,penguatan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah juga menjadi salah satu dampak besar dari putusan MK.

Penafian: Artikel ini direproduksi dari media lain. Tujuan pencetakan ulang adalah untuk menyampaikan lebih banyak informasi. Ini tidak berarti bahwa situs web ini setuju dengan pandangannya dan bertanggung jawab atas keasliannya, dan tidak memikul tanggung jawab hukum apa pun. Semua sumber daya di situs ini dikumpulkan di Internet. Tujuan berbagi hanya untuk pembelajaran dan referensi semua orang. Jika ada pelanggaran hak cipta atau kekayaan intelektual, silakan tinggalkan pesan kepada kami.
Kembali ke atas
© Hak Cipta 2009-2020 Masyarakat Ekonomi Indonesia      Hubungi kami   SiteMap