JAKARTA, iDoPress - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan, pihaknya baru menerima surat dari Kementerian Keuangan terkait efisiensi anggaran tahap III.

“Kami juga ingin sampaikan bahwa kita baru menerima surat dari Kementerian Keuangan tanggal 1 April bahwa ada efisiensi anggaran yang bersumber dari rupiah murni, pergeseran dari BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) Kemenkeu Rp 181 miliar,” ujar Yassierli dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (9/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut membuat pagu anggaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berpotensi berkurang hingga ratusan miliar rupiah.

Dia merinci, efisiensi tersebut terdiri dari pengurangan anggaran dari Rincian Output (RO) khusus sebesar Rp 122 miliar serta hasil identifikasi efisiensi oleh Kemenkeu sebesar Rp 59 miliar.

Meski demikian, Yassierli menegaskan pihaknya masih mengkaji lebih lanjut dampak efisiensi tersebut terhadap program kerja Kemnaker.

“Kami masih dalam proses untuk menelaah lebih detail item-item yang kemudian kita bisa efisiensikan. Sehingga belum bisa kami laporkan sekarang, sehingga pagu yang kami sampaikan tadi masih pagu sebelum efisiensi tahap III dari Kemenkeu,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Yassierli juga menjelaskan bahwa program kerja Kemnaker pada 2026 tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024.

Saat ini, kata Yassierli, Fokus utama kementerian Ketenagakerjaan tetap pada peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja.

“Fungsi utama kami terkait perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait dengan peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja,” ucapnya.

Realisasi anggaran

Sementara itu, berdasarkan data per 8 April 2026, realisasi anggaran Kemnaker tercatat rata-rata sebesar 31,87 persen di seluruh unit eselon I.

Angka tersebut belum memperhitungkan dampak efisiensi anggaran tahap III.

“Per tanggal 8 April kami ingin melaporkan realisasi dari anggaran yang saat ini rata-rata dari setiap unit eselon I itu sudah 31,87 persen, dengan catatan bahwa realisasi ini belum memperhitungkan efisiensi jilid III yang kami baru saja terima dari Kemenkeu,” jelasnya.

Dia juga mengungkapkan adanya sejumlah anggaran yang tidak dapat digunakan karena bersifat pencadangan untuk RO khusus, serta adanya pemblokiran anggaran sekitar Rp 265 miliar.

Meski menghadapi efisiensi dan pembatasan anggaran, Yassierli memastikan program prioritas Kemnaker tetap berjalan.

“Tapi Alhamdulillah sampai sekarang masing-masing unit eselon I masih terus kerja dan program-program yang menurut kami penting dan itu sudah kami tetapkan sebagai prioritas sesuai dengan tupoksi dari Kemnaker,” pungkasnya.

iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang