BEKASI, iDoPress —Rencana penutupan sejumlah pelintasan sebidang di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kota Bekasi, Jawa Barat, dinilai berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi.

Hal itu apabila dilakukan tanpa solusi akses pengganti yang memadai.

Pengamat transportasi publik sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengatakan, penutupan pelintasan sebidang memang bertujuan meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api.

Namun kebijakan tersebut dinilai tidak bisa dilakukan secara sederhana tanpa mempertimbangkan dampak sosial, mobilitas, dan konektivitas masyarakat.

“Menutup seluruh pelintasan sebidang memang solusi ideal untuk keselamatan perjalanan kereta api. Tapi secara teknis dan sosial akan membenturkan pada beberapa hambatan besar yang kompleks,” ujar Djoko saat dikonfirmasi iDoPress melalui pesan, Kamis (28/5/2026).

Djoko menjelaskan, salah satu dampak utama yang berpotensi muncul ialah meningkatnya kemacetan akibat perpindahan arus kendaraan ke ruas jalan lain.

Menurut dia, penutupan pelintasan tanpa pembangunan underpass maupun flyover akan membuat masyarakat harus memutar lebih jauh untuk menyeberang rel kereta api.

“Penutupan satu pelintasan saja memaksa arus kendaraan berpindah ke ruas jalan lain. Jika seluruhnya ditutup tanpa pembangunan underpass atau flyover yang memadai, beban kendaraan akan menumpuk di jalan protokol,” kata dia.

Ia menilai kondisi tersebut juga berdampak pada efisiensi waktu perjalanan dan peningkatan konsumsi bahan bakar masyarakat.

Selain memicu kemacetan, Djoko mengatakan, penutupan pelintasan juga dapat memutus konektivitas antarwilayah dan memengaruhi aktivitas ekonomi warga di sekitar rel.

Menurut dia, banyak pelintasan sebidang selama ini menjadi akses vital penghubung antarkampung sekaligus jalur utama aktivitas ekonomi masyarakat.

“Bisa juga menyebabkan terputusnya interaksi sosial dan matinya ekonomi lokal. Warung, toko, dan usaha kecil di sekitar perlintasan akan kehilangan pelanggan,” ujar Djoko.

Ia juga menilai penolakan masyarakat terhadap rencana penutupan pelintasan sangat mungkin terjadi apabila pemerintah tidak melibatkan warga dalam proses perencanaan.

Di sisi lain, Djoko menyoroti keterbatasan lahan dan tingginya biaya pembangunan infrastruktur tidak sebidang di kawasan perkotaan padat seperti Jabodetabek.

“Biaya pembangunan satu flyover atau underpass bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Jadi perlu skala prioritas yang sangat ketat,” ujar dia.